Perlu diketahui bahwa proses pembangunan ekonomi di suatu
negara sangat ditentukan oleh banyak faktor, baik internal maupun eksternal.
Faktor-faktor internal, diantaranya adalah kondisi fisik, lokasi geografi,
jumlah dan kualitas sumber daya alam dan manusia. Faktor-faktor eksternal
diantaranya adalah perkembangan teknologi, kondisi perekonomian dan politik
dunia, serta keamanan global.
Ciri yang menunjukan kejayaan perekonomian Indonesia adalah
munculnya imperium kerajaan. Letak Indonesia yang strategis juga menjadi faktor
utama terlaksananya perekonomian Indonesia. Letak Indonesia yang dihimpit oleh
dua benua, Asia dan Eropa, dan dua samudra, Pasifik dan Hindia menjadi
keberuntungan karena posisi tersebut menjadi tempat pelayaran niaga antarbenua.
Perdagangan dari peradaban-peradaban besar seperti Cina, Romawi, dan Mesir
membangkirkan semangat para penduduk pribumi untuk berdagang. Pada saat
itu, mulai diperkenalkannya uang berupa koin dan emas untuk menunjang perekonomian.
Perekonomian Indonesia semakin melesat setekah ditemukannya komoditi yang
memiliki nilai besar seperti rempah-rempah.
A. SEBELUM KEMERDEKAAN
Sebelum Indonesia merdeka ada 4 negara yang menjajah,
diantaranya yaiutu Portugis, Inggris, Belanda dan Jepang. Dari negara-negara
yang pernah menjajah Indonesia, Belanda yang sangat banyak menanamkan sistem
perekonomian di Indonesia. Belanda yang saat itu menganut paham Merkantilis.
Belanda melimpahkan wewenang untuk mengatur Hindia Belanda kepada VOC. Untuk mempermudah
aksinya di Hindia Belanda, VOC diberi hak Octrooi. Walaupun diberi hak itu,
bukan berarti VOC mempunyai hak seutuhnya terhadap perekonomian Hindia Belanda.
Untuk menjamin hak atas monopoli yang telah ditetapkan, VOC telah menguasai
kota dagang dan jalur pelayaran. VOC juga menetapkan peraturan-peraturan
seperti Verplichte leverentie (kewajiban menyerahkan hasil bumi pada VOC) dan
Contigenten (pajak hasil bumi) untuk mendukung monopoli tersebut. Namun ,
pada tahun VOC bubar karena dianggap gagal dalam mengeksplorasi kekayaan Hindia
Belanda. Kegagalan itu nampak pada definisit kas VOC. Karena kegagalan tersebut
VOC akhirnya diambil alih oleh Bataafsche Republiek. Tetapi, Bataafsche tidak
dapat bertahan lama karena dihadapkan oleh kekaucaun dalam keuangannya. Pada
akhirnya, Inggris mengambil alih pemerintahan Hindia-Belanda.
Inggris berusaha merubah pola pajak hasil bumi yang telah
2abad diterapkan oleh Belanda, dengan menetapkan Landrent(pajak tanah). Dengan
sistem tersebut maka masyarakat pribumi akan memiliki uang untuk membeli barang
produk inggris atau yang diimpor dari India. Inilah imperialisme modern yang
menjadikan tanah jajahan tidak sekedar untuk dieksplorasi kekayaan alamnya,
tapi juga menjadi daerah pemasaran produk dari negara penjajah.
Pada tahu 1836 atas inisiatif Van Den Bosch sistem tanam
paksa diberlakukan. Tujuannya adalah untuk memproduksi berbagai komoditi yang
ada permintaannya di pasaran dunia. Padahal sistem tersebut sangat merugikan
bagi masyarakat Indonesia karena sangat menguras tenaga dan keringat mereka.
Sistem ini diwajibkan bagi masyarakat menanam tanaman dan menjual hasilnya ke
pemerintah dan dibayar sesuai harga yang ditetapkan pemerintah itu. Namun, dari
sisi negatif tersebut terdapat pula sisi positifnya yaitu masyarakat Indonesia
bisa mengenal tata cara menanam tanaman.
Pada tahun 1942 sampai dengan 1945 Jepang yang menduduki
Indonesia. Terjadi perombakan secara besar-besaran dalam struktur ekonomi pada
masa pemerintahan Jepang. Pada masa kedudukan Jepang terjadilah bencana
kekurangan pangan dan merosot tajamnya kesejahteraan masyarakat. Selain itu
ekspor dan impor macet, sehingga selain kelangkaan panjang juga terjadi
kelangkaan tekstil. Karena tekstil yang didapat adalah dari impor negara lain
ke indonesia. Padahal awalnya Jepang merupakan harapan baru buat perekonomian
Indonesai, namun nyatanya kemiskinan dan kebodohan tetap merajalela.
B. MASA ORDE LAMA
Masa Pasca Kemerdekaan (1945-1950)
Keadaan ekonomi dan keuangan pada masa awal kemerdekaan amat
buruk, antara lain disebabkan oleh Inflasi yang sangat tinggi yang dikarenakan
beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Pada waktu itu,
untuk sementara waktu pemerintah RI menyatakan tiga mata uang yang berlaku di
wilayah RI, yaitu mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia
Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang.
Kemudian pada tanggal 6 Maret 1946, Panglima AFNEI (Allied
Forces for Netherlands East Indies/pasukan sekutu) mengumumkan berlakunya uang
NICA di daerah-daerah yang dikuasai sekutu. Pada bulan Oktober 1946, pemerintah
RI juga mengeluarkan uang kertas baru, yaitu ORI (Oeang Republik Indonesia)
sebagai pengganti uang Jepang. Berdasarkan teori moneter, banyaknya jumlah uang
yang beredar mempengaruhi kenaikan tingkat harga. Adanya blokade ekonomi oleh
Belanda sejak bulan November 1945 untuk menutup pintu perdagangan luar negeri
RI.
Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi
kesulitan-kesulitan ekonomi, antara lain :
Program Pinjaman Nasional dilaksanakan oleh menteri keuangan
Ir. Surachman dengan persetujuan BP-KNIP, dilakukan pada bulan Juli 1946.
Upaya menembus blokade dengan diplomasi beras ke India,
mangadakan kontak dengan perusahaan swasta Amerika, dan menembus blokade
Belanda di Sumatera dengan tujuan ke Singapura dan Malaysia.
Konferensi Ekonomi Februari 1946 dengan tujuan untuk
memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi
yang mendesak, yaitu : masalah produksi dan distribusi makanan, masalah
sandang, serta status dan administrasi perkebunan-perkebunan.
Pembentukan Planning Board (Badan Perancang Ekonomi) 19
Januari 1947
Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (Rera) 1948,
mengalihkan tenaga bekas angkatan perang ke bidang-bidang produktif.
Kasimo Plan yang intinya mengenai usaha swasembada pangan
dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Dengan swasembada pangan,
diharapkan perekonomian akan membaik (Mazhab Fisiokrat
: sektor pertanian merupakan sumber kekayaan).
Masa Demokrasi Liberal (1950-1957)
Masa ini disebut masa liberal, karena dalam politik maupun
sistem ekonominya menggunakan prinsip-prinsip liberal. Perekonomian diserahkan
pada pasar sesuai teori-teori mazhab klasik yang menyatakan laissez faire
laissez passer. Padahal pengusaha pribumi masih lemah dan belum bisa bersaing
dengan pengusaha nonpribumi, terutama pengusaha Cina. Pada akhirnya sistem ini
hanya memperburuk kondisi perekonomian Indonesia yang baru merdeka.
Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah ekonomi,
antara lain :
Gunting Syarifuddin, yaitu pemotongan nilai uang (sanering)
20 Maret 1950, untuk mengurangi jumlah uang yang beredar agar tingkat harga
turun.
Program Benteng (Kabinet Natsir), yaitu upaya menumbuhkan
wiraswastawan pribumi dan mendorong importir nasional agar bisa bersaing dengan
perusahaan impor asing dengan membatasi impor barang tertentu dan memberikan
lisensi impornya hanya pada importir pribumi serta memberikan kredit pada
perusahaan-perusahaan pribumi agar nantinya dapat berpartisipasi dalam
perkembangan ekonomi nasional. Namun usaha ini gagal, karena sifat pengusaha
pribumi yang cenderung konsumtif dan tak bisa bersaing dengan pengusaha
non-pribumi.
Nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia pada
15 Desember 1951 lewat UU no.24 th 1951 dengan fungsi sebagai bank sentral dan
bank sirkulasi.
Sistem ekonomi Ali-Baba (kabinet Ali Sastroamijoyo I) yang
diprakarsai Mr. Iskak Cokrohadisuryo, yaitu penggalangan kerjasama antara
pengusaha cina dan pengusaha pribumi. Pengusaha non-pribumi diwajibkan
memberikan latihan-latihan pada pengusaha pribumi, dan pemerintah menyediakan
kredit dan lisensi bagi usaha-usaha swasta nasional. Program ini tidak berjalan
dengan baik, karena pengusaha pribumi kurang berpengalaman, sehingga hanya
dijadikan alat untuk mendapatkan bantuan kredit dari pemerintah.
Pembatalan sepihak atas hasil-hasil KMB, termasuk pembubaran
Uni Indonesia-Belanda.
Akibatnya banyak pengusaha Belanda yang menjual
perusahaannya sedangkan pengusaha-pengusaha pribumi belum bisa mengambil alih perusahaan-perusahaan
tersebut.
Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1967)
Sebagai akibat dari dekrit presiden 5 Juli 1959, maka
Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan struktur ekonomi Indonesia
menjurus pada sistem etatisme (segala-galanya diatur oleh pemerintah). Dengan
sistem ini, diharapkan akan membawa pada kemakmuran bersama dan persamaan dalam
sosial, politik,dan ekonomi (Mazhab Sosialisme). Akan tetapi,
kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah di masa ini belum mampu
memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia, antara lain :
Devaluasi yang diumumkan pada 25 Agustus 1959 menurunkan
nilai uang sebagai berikut :Uang kertas pecahan Rp 500 menjadi Rp 50, uang
kertas pecahan Rp 1000 menjadi Rp 100, dan semua simpanan di bank yang melebihi
25.000 dibekukan.
Pembentukan Deklarasi Ekonomi (Dekon) untuk mencapai tahap
ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin. Dalam pelaksanaannya justru
mengakibatkan stagnasi bagi perekonomian Indonesia. Bahkan pada 1961-1962 harga
barang-baranga naik 400%.
Devaluasi yang dilakukan pada 13 Desember 1965 menjadikan
uang senilai Rp 1000 menjadi Rp 1. Sehingga uang rupiah baru mestinya dihargai
1000 kali lipat uang rupiah lama, tapi di masyarakat uang rupiah baru hanya
dihargai 10 kali lipat lebih tinggi. Maka tindakan pemerintah untuk menekan
angka inflasi ini malah meningkatkan angka inflasi.
Kegagalan-kegagalan dalam berbagai tindakan moneter itu
diperparah karena pemerintah tidak menghemat pengeluaran-pengeluarannya. Pada
masa ini banyak proyek-proyek mercusuar yang dilaksanakan pemerintah, dan juga
sebagai akibat politik konfrontasi dengan Malaysia dan negara-negara Barat.
Sekali lagi, ini juga salahsatu konsekuensi dari pilihan menggunakan sistem
demokrasi terpimpin yang bisa diartikan bahwa Indonesia berkiblat ke Timur
(sosialis) baik dalam politik, ekonomi, maupun bidang-bidang lain.
C. MASA ORDE BARU
Orde Baru merupakan zaman yang telah lama berkuasa di
indonesia yaitu kurang lebih selama 32 tahun. Pada masa pemerintahan itu
terdapat banyak permasalahan, terutama yang berkaitan dengan masalah
perekonomian yang terjadi pada rezim tersebut. Seperti kejadian stabilisasi
,rehabilitasi,inflasi ,dan permasalahan lainnya.
Pada masa demokrasi terpimpin ini,negara
bersama aparat ekonominya mendominasi seluruh kegiatan ekonomi yang berakibat
mematikan potensi dan kreasi unit-unit swasta. Sehingga pada permulaan orde
baru pemerintah berorientasi untuk berusaha menyelamatkan ekonomi nasional
terutama pada usaha pengendalian tingkat inflasi dan penyelamatan keungan
negara serta pengamanan kebutuhan rakyat.
Maka dari itu pemerintah menempuh beberapa cara ,antara
lain:
Stabilisasi dan Rehabilitasi Ekonomi (Stabilisasi yang
berarti mengendaliakan inflasi agar harga barang-barang tidak melonjak secara
terus menerus,Sedangkan Rehabilitasi adalah perbaikan secara fisik sarana dan
prasarana ekonomi)
Mengadakan kerjasama dengan Negara Lain/ Kerja Sama Luar
Negri (Pemerintah mengikuti perundingan dengan Negara-negara kreditor di Tokyo
Jepang pada 19-20 September 1966 yang menanggapi baik usaha pemerintah
Indonesia bahwa devisa ekspornya akan digunakan untuk pembayaran utang yang
selanjutnya akan dipakai untuk mengimpor bahan-bahan baku)
Pembangunan Nasional (Pedoman pembangunan nasional adalah
Trilogi Pembangunan dan Delapan Jalur Pemerataan. Inti dari kedua pedoman
tersebut adalah kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat dalam suasana
politik dan ekonomi yang stabil)
Adapun dari usaha pemerintah tersebut memberikan dampak
positif dan negatifnya ,yaitu:
Dampak Negatif Kebijakan Ekonomi Orde Baru :
- Kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup dan
summer daya alam
- Menimbulkan konglomerasi dan bisnis yang erat dengan
KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).
- Pembangunan yang dilakukan hasilnya hanya dapat
dinikmati oleh sebagian kecil kalangan masyarakat, pembangunan cenderung
terpusat dan tidak merata
- Meskipun pertumbuhan ekonomi meningkat tapi secara
fundamental pembangunan ekonomi sangat rapuh.
Dampak Positif Kebijakan Ekonomi Orde Baru :
- Pertumbuhan ekonomi yang tinggi karena setiap program
pembangunan pemerintah terencana dengan baik dan hasilnya pun dapat dilihat
secara konkrit.
- Indonesia mengubah ststus dari Negara pengimpor beras
terbesar menjadi bangsa yang memenuhi kebutuhan beras sendiri (swasembada
beras).
- Penurunan angka kemiskinan yang diikuti dengan
perbaikan kesejahteraan rakyat
D. MASA REFORMASI
Pemerintahan presiden BJ.Habibie yang mengawali masa
reformasi belum melakukan manuver-manuver yang cukup tajam dalam bidang
ekonomi. Kebijakan-kebijakannya diutamakan untuk mengendalikan stabilitas
politik. Pada masa kepemimpinan presiden Abdurrahman Wahid pun, belum ada
tindakan yang cukup berarti untuk menyelamatkan negara dari keterpurukan dari
sisa-sisa persoalan ekonomi orde baru.
Pada Masa kepemimpinan Megawati Soekarnoputri,Masalah-masalah yang mendesak
untuk dipecahkan adalah pemulihan ekonomi dan penegakan hokum.Di masa ini juga
awal mula di bentuknya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), tetapi belum ada
gebrakan yang berarti dalam pemberantasan korupsi. Padahal keberadaan korupsi
membuat banyak investor berpikir dua kali untuk menanamkan modal di Indonesia,
dan mengganggu jalannya pembangunan nasional.
Pada Masa Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono,Kebijakan kontroversial pertama
presiden Yudhoyono adalah mengurangi subsidi BBM,. Kebijakan di sebabkan oleh
naiknya harga minyak dunia. Anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor
pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan
kesejahteraan masyarakat. Kemudian timbul kebijakan Bantuan Langsung Tunai
(BLT) bagi masyarakat miskin. Kebanyakan BLT tidak sampai ke tangan yang
berhak, dan pembagiannya menimbulkan berbagai masalah sosial.
Pada
pertengahan bulan Oktober 2006 , Indonesia melunasi seluruh sisa utang pada IMF
sebesar 3,2 miliar dolar AS. Dengan ini, maka diharapkan Indonesia tak lagi
mengikuti agenda-agenda IMF dalam menentukan kebijakan dalam negeri. Namun
wacana untuk berhutang lagi pada luar negeri kembali mencuat, setelah keluarnya
laporan bahwa kesenjangan ekonomi antara penduduk kaya dan miskin menajam, dan
jumlah penduduk miskin meningkat dari 35,10 jiwa di bulan Februari 2005 menjadi
39,05 juta jiwa pada bulan Maret 2006. Penyebabnya adalah karena pengucuran kredit perbankan ke sector riil masih
sangat kurang (perbankan lebih suka menyimpan dana di SBI), sehingga kinerja
sector riil kurang dan berimbas pada turunnya investasi.
birokrasi pemerintahan terlalu kental, sehingga menyebabkan
kecilnya realisasi belanja Negara dan daya serap, karena inefisiensi
pengelolaan
E. PEREKONOMIAN INDONESIA SAAT INI
Sebagian orang berpendapat bahawa sistem yang digunakan
sekarang lebih condong ke barat atau disebut sistem ekonomi liberal/kapitalis,
sistem yang membebaskan segala macam bentuk kegiatan ekonomi. Pemerintah tak
ada urusan dengan ekonomi yang dilakukan oleh rakyat. Mereka semua mendapat hak
yang sama untuk berkreatifitas tak ada larangan. Intinya adalah sistem ini
semua bebas melakukan apa saja sehingga tak mengherankan kaum pemodal atau
kapital menjadi kaum yang super power pada sistem ekonomi sehingga membuat yang
miskin semakin miskin, eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alam,
kesenjangan sosial, itulah yang terjadi pada perekonomian Indonesia. Sistem
ekonomi liberal atau kapitalis yang tidak lama lagi akan menuju neo-liberal.
Indikasi sistem perekonomian Indonesia diarahkan untuk mengikuti mekanisme
pasar disamping dominasi kekuatan korporasi swasta yang semakin menguat. Sistem
neo-liberal ini semakin subur manakala bola salju globalisasi semakin memasuki
berbagai sendi-sendi kehidupan. Semula globalisasi masih terkait dengan bidang
informasi dan komunikasi, namun bola salju globalisasi semakin membesar dan
menggulung bidang lainnya termasuk sektor ekonomi,politik. Contohnya saja Harga
BBM sudah didesak agar secara bertahap mengikuti harga internasional. Di Indonesia
sendiri dapat dihitung para konglomerat yang menguasai perekonomian, itu hanya
ada segelintir orang saja. Kondisi ini terjadi sebagai konsekuesi kita menganut
sistem kapitalis. Sebenarnya sistem inilah yang dijalan kan di Indonesia
walaupun pemerintah tidak mengakuinya secara terbuka. Masuknya Sistem
tersebut dapat kita lihat dari beberapa Indikator yaitu :
- Dihapusnya berbagai subsidi untuk masyarakat secara
bertahap, sehingga harga barang barang strategis ditentukan sepenuhnya oleh mekanisme pasar.
- Nilai Kurs rupiah tidak boleh dipatok dengan kurs tetap,
sehingga besar kecilnya kurs rupiah akan ditentukan oleh mekanisme pasar.
- Perusahaan BUMN mulai beralih ke pihak swasta,
sehingga peran pemerintah semakin berkurang.
- Keikutsertaan bangsa Indonesai dalam kancah WTO dan
perjanjian GATT yang semakin menunjukan komitmen bangsa Indonesia dalam tata
liberalisme dunia.
- Dampak positif yang di timbulkan dari sistem
kapitalis ini yaitu dari aspek permodalan, kita dapat dengan mudah mendapatkan
modal dengan cepat dari investor asing sedangkan dampak negatif dari sistem ini
banyak terjadi masalah-masalah seperti pengangguran, kemiskinan, krisis ekonomi
dan hutang luar negeri yang tinggi.
Namun meskipun demikian, bagi saya
pribadi perekonomian Indonesia bisa dikatakan cukup memperlihakan peningkatan
yang bisa dibanggakan. Terlihat pada saat terjadi krisis global, dimana banyak
negara di dunia mengalami krisis namun tidaklah demikian di Indonesia.
Indonesia masih bisa bertahan dari krisis ekonomi. Walaupun masih dapat
bertahan, sudah seharusnyalah pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia sadar
untuk memperbaiki perekonomian Indonesia yang lebih baik lagi dengan
memberantas KKN, memangkas pengeluaran pemerintah, membuka lapangan pekerjaan,
dan lebih memperhatian rakyat demi terciptanya kesejahteraan masyarakat
Indonesia. Pada intinya kerjasamalah yang dibutuhkan bangsa ini untuk
mewujudkan tujuan tersebut.
Sumber :
