Nama kelompok :
1. Cynthia Agustine
2. Faldi Rizki Akmal
3. Hanny Setiawati
4. Tia Radida
Kesejahteraan
masyarakat dari aspek eknomi dapat diukur dengan tingkat pendapatan nasional
perkapita. Untuk dapat meningkatkan pendapatan nasional, maka pertumbuhan
ekonomi menjadi salah satu target yang sangat penting yang harus dicapai dalam
proses pembangunan ekonomi. Oleh karena itu tidak mengherankan jika pada awal
pembagnunan ekonomi suatu Negara, umumnya perencanaan pembangunan eknomi
berorientasi pada masalah pertumbuhan. Untuk Negara-negara seperti Indonesia
yang jumlah penduduknya sangat besar dan tingkat pertumbuhan penduduk yang
sangat tinggi ditambah kenyataan bahwa penduduk Indonesia dibawah garis kemiskinan
juga besar, sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi sangat penting dan lajunya
harus jauh lebih besar dari laju pertumbuhan penduduk agar peningkatan
pendapatan masyarakat perkapita dapat tercapai.
Dalam
GBHN, tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Indikator untuk mengukur kesejahteraan adalah National Income.
PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA
Terdapat
beberapa indikator ekonomi yang dapat digunakan untuk mengetahui kondisi
perekonomian suatu negara. Salah satu indikator yang sering digunakan adalah
data PDB (Produk Domestik Bruto). Badan Pusat Statistika (BPS) mendefinisikan
PDB sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam
suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang
dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Data PDB yang dipublikasikan terdiri dari
data PDB atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. PDB atas dasar
harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan
harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan PDB atas dasar harga konstan
menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan
harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar. Pertumbuhan ekonomi
merupakan penambahan GDP, sehingga terjadi peningkatan national income.
National income dapat merujuk pada GDP, GNP atau NNP (Net national Product)
Pertumbuhan
Ekonomi Tahun 2013
Nilai
Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia atas dasar harga konstan 2000 pada tahun
2013 mencapai Rp2.770,3 triliun, naik Rp151,4 triliun dibandingkan tahun 2012
(Rp2.618,9 triliun). Bila dilihat berdasarkan harga berlaku, PDB tahun 2013
naik sebesar Rp854,6 triliun, yaitu dari Rp8.229,4 triliun pada tahun 2012
menjadi sebesar Rp9.084,0 triliun pada tahun 2013.
Perekonomian
Indonesia pada tahun 2013 tumbuh sebesar 5,78 persen dibanding tahun 2012,
dimana semua sektor ekonomi mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan tertinggi
terjadi pada Sektor Pengangkutan dan Komunikasi yang mencapai 10,19 persen,
diikuti oleh Sektor Keuangan, Real Estat, dan Jasa Perusahaan 7,56 persen,
Sektor Konstruksi 6,57 persen, Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran 5,93
persen, Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih 5,58 persen, Sektor Industri
Pengolahan 5,56 persen, Sektor Jasa-jasa 5,46 persen, Sektor Pertanian 3,54
persen, dan Sektor Pertambangan dan Penggalian 1,34 persen.
Pertumbuhan PDB tanpa migas pada
tahun 2013 mencapai 6,25 persen yang berarti lebih tinggi dari pertumbuhan PDB.
Sektor
Industri Pengolahan memberikan kontribusi terbesar terhadap total pertumbuhan
PDB, dengan sumber pertumbuhan sebesar 1,42 persen. Selanjutnya diikuti oleh
Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, dan Sektor Pengangkutan dan Komunikasi
yang memberikan sumber pertumbuhan masing-masing 1,07 persen dan 1,03 persen.
Pertumbuhan
ekonomi Indonesia pada kuartal-IV 2013 tercatat sebesar 5,72 persen. Dengan
demikian, pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2013 mencapai 5,78 persen, atau
turun dibandingkan 2012 sebesar 6,2 persen.
Perubahan
Struktur Ekonomi
Perubahan struktur ekonomi, umum
disebut transformasi struktural, dapat didefisinikan sebagai suatu rangkaian
perubahan yang saling tekait satu dengan yang lainnya dalam komposisi AD,
perdagangan luar negri (ekspor dan inpor), AS ( produksi dan menggunakan
faktor-faktor produksi yang diperlukan mendukung proses pembanggunan ekonomi
yang berkelanjutan).
Struktur perekonomian adalah
besar share lapangan usaha terhadap total PDRB baik atas dasar harga yang
berlaku maupun harga konstan. Dengan mengetahui struktur perekonomian, maka
kita dapat menilai konsentrasi lapangan usaha yang sangat dominan pada suatu
daerah. Biasanya terdapat hubungan antara lapangan usaha dan penduduk suatu
daerah.
Ada beberapa faktor yang menentukan terjadinya perubahan struktur ekonomi
antara lain:
·
Produktivitas tenaga kerja
per sektor secara keseluruhan. Adanya modernisasi dalam proses peningkatan
nilai tambah dari bahan baku, barang setengah jadi dan barang jadi.
·
Kreativitas dan penerapan
teknologi yang disertai kemampuan untuk memperluas pasar produk/jasa yang
dihasilkannya.
·
Kebijakan pemerintah yang
mendorong pertumbuhan dan pengembangan sektor dan komoditi unggulan.
·
Ketersediaan infrastruktur
yang menentukan kelancaran aliran distribusi barang dan jasa serta mendukung
proses produksi.
·
Kegairahan masyarakat untuk
berwirausaha dan melakukan investasi secara terus-menerus.
·
Adanya pusat-pusat
pertumbuhan baru yang muncul dalam wilayah daerah.
Terbukanya perdagangan luar daerah dan luar negeri melalui ekspor-impor.
Menurut pendapat kelompok
kami Pertumbuhan
dan Perubahan Sruktur Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi dapat
menurunkan tingkat kemiskinan dengan menciptakan lapangan pekerjaan dan
pertumbuhan jumlah pekerja yang cepat dan merata. Pertumbuhan ekonomi juga
harus disertai dengan program pembangunan social . Namun, kualitas pertumbuhan
ekonomi Indonesia saat ini masih rendah. Pertumbuhan ekonomi Indonesia memang
cukup tinggi, akan tetapi efek masyarakatnya terlalu rendah. Hal ini yang
menyebabkan masih tingginya tingkat pengangguran. Menjadi suatu pekerjaan rumah
untuk pemerintah, untuk memperbaiki kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Salah satu caranya adalah dengan memperkuat kembali industri nasional, terutama
di sektor manufaktur dan agroindustri. Reindustrialisasi ini bisa dilakukan
dengan menyokong pertumbuhan industri nasional melalui perbaikan infrastruktur,
perbaikan birokrasi, dan pemberian bantuan modal bagi industri yang
membutuhkan.
Referensi
: